Ini Jawaban Pemerintah Atas Laut Natuna Utara yang Berhubungan dengan China

by on July 15, 2017

Jawaban Pemerinta Untuk China – Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan penggunaan nama baru untuk perairan di utara Kepulauan Natuna wujud perihal ‘yang tak aman’.

“Negara-negara spesifik yang melakukan penamaan kembali, itu tak tersedia bermakna mirip sekali dan tidak kondusif didalam usaha mendorong standardisasi penamaan wilayah,” kata Geng Shuang, juru berkata Kementerian Luar Negeri Cina, di Beijing hari jumat.
Baca juga: Berita Politik Terkini lainnya

Beberapa kala yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman memberitakan secara resmi nama baru kelautan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan segera bersama dengan Laut Cina Selatan, yang dikasih nama Laut Natuna Utara.


Deputi I Arif Havas Oegroseno, menyatakan pemerintah memilih nama Laut Natuna Utara berasaskan penamaan yang sudah lebih pernah dipakai industri migas untuk kelautan tersebut.

“Selama ini sudah tersedia sejumlah kegiatan migas bersama dengan gunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya tersedia satu kejelasan dan kesamaan bersama dengan landas kontinen, kelompok nasional setuju menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara,” jelas Arif.

Arif berujar, sistem penamaan yang dijalankan lintas kementerian dan instansi itu cocok bersama dengan standar yang ditentukan International Hidrographic Organization dan ketetapan Electronic Navigational Chart.

“Tidak mesti berunding bersama dengan negara lain”

Negara Indonesi ujar Arif percaya penamaan itu tidak dapat menyulut masalah baru perihal Laut Cina Selatan. Ia menyatakan pemerintah pun tak berkeharusan menghendaki pertimbangan ataupun mempublikasikan penamaan itu terhadap negara-negara tetangga.

“Pemerintah (Indonesia) punyai kepentingan memperbarui nama gara-gara landas kontinen itu milik Indonesia. Saya tidak jelas Malaysia dan negara lain mesti tahu,” kata Arif.

Meskipun begitu Kementerian Luar Cina menyatakan mestinya negara-negara di sekitaran ‘menjaga suasana kondusif di perairan di Laut Cina Selatan’ yang dianggap ‘tak senantiasa enteng untuk dilindungi atau dipertahanakan’.

Langkah penamaan Laut Natuna Utara diawali sejak pertengahan th. 2016. Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, kala itu berujar penamaan itu vital untuk memelihara Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut.

“Pemerintah tak tersedia sengketa bersama dengan Cina di perbatasan gara-gara Indonesia gunakan zona maritim cocok konvensi hukum laut. Peta Indonesia punyai koordinat, tanggal, dan information yang jelas,” ucapnya.

Arif berujar, pemerintah tak dapat bernegosiasi bersama dengan negara lain yang mengajukan klaim tanpa dasar konvensi hukum laut, juga Cina yang berkeras bersama dengan peta 9 garis putus mereka.

Pada Mei 2015, Kementerian Luar Negeri Cina komplain penangkapan terhadap delapan nelayan mereka yang masuk kelautan Natuna. Cina ‘mengecam kegiatan penembakan terhadap kapal nelayan Cina oleh TNI Angkatan Laut’ di perairan Kepulauan Natuna yang kabarnya ‘merupakan wilayah tradisional mengumpulan ikan Cina’.

Indonesia menyatakan penangkapan dijalankan gara-gara delapan nelayan tersebut melanggar zona ekonomi spesifik dan diduga kuat melakukan pencurian ikan.

Referensi penulisan berita politik: https://www.arah.com/news.html