Latar Belakang Terjadinya Pki Madiun

by on November 12, 2017

Semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan pemerolehan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti begitu saja. Masih ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak tantangan yang dihadapi oleh para pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Image result for latar belakang terjadinya pki madiun

latar belakang terjadinya pki madiun

Dalam mata pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, proses pemerolehan dan mempertahankan kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia masih tidak rela jika Indonesia memperoleh kemerdekaan. (baca juga: Perbedaan Kolonialisme dan Imperialisme Barat)

Oleh karena itu, bangsa-bangsa tersebut masih melakukan intervensi di wilayah negara Indonesia baik melalui intervensi secara militer maupun intervensi secara politik. selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Indonesia juga mendapatkan tantangan dari dalam negeri sendiri.

 Tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam negeri sebagai bentuk dari ketidakpuasan kelompok masyarakat kepada pemerintah Indonesia pada saat itu.

Dari beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah salah satu pemberontakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. melalui artikel ini, dibahas secara lebih lanjut mengenai latar belakang dan sejarah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 

Latar Belakang Terjadinya PKI Madiun


Latar belakang terjadinya pki madiun atau Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 merupakan dampak yang tercipta karena jatuhnya sistem pemerintahan dalam kabinet pimpinan Amir Syarifuddin.

Jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin selepas perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia di masa radikal selepas tahun 1908 merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah pada masa itu untuk mempersatukan Indonesia.

Masa Turunnya Kabinet


Perlu kita ketahui, sistem pemerintahan pada masa kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin disebabkan oleh pemerintah pada masa kemerdekaan Indonesia dimana pada saat itu terjadi perkembangan wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia.

Perjanjian Renville yang disepakati oleh pihak Belanda dan Indonesia membuat kerugian yang sangat besar bagi pihak Indonesia dan menimbulkan kegagalan dalam berbagai aspek dan bidang sehingga dengan sangat terpaksa, sistem pemerintahan kabinet yang dipimpin oleh Arif Syarifuddin sesegera bisa jadi selesai atau dengan kata lain kabinet tersebut sesegera bisa jadi turun dari sistem pemerintahan yang adanya. Berikut Hal yang melatarbelakangi dari masa turunnya kabinet:


Turunnya kabinet yang dipimpin oleh Arif Syarifuddin sebagai akibat dari adanya perjanjian Renville memberikan dampak tersendiri bagi pribadi Arif Syarifuddin sendiri. Setelah diberhentikannya kabinet pimpinan Arif Syarifuddin, muncul kabinet baru yaitu kabinet Hatta. Hal ini membuat Arif Syarifuddin merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah pada saat itu yang menurutnya diambil secara sepihak dengan tak mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan kabinet Arif Syarifuddin.

Bagi Amir dan para anggota kabinetnya, keputusan tersebut dirasa tidak sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia. Kekecewaan mereka tak berhenti saat itu saja. Amir Syarifuddin bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sepaham dan sepemikiran dengannya mengutarakan ketidak setujuan mereka terhadap pergantian kabinet yang dilakukan pemerintah karena dampak dari adanya perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. (baca juga: proses Interaksi Sosial)

Masa Mulai Pemberontakan Tahun 1928


Merasa kecewa, Amir Syarifuddin bersama dengan kelompoknya berniat untuk merebut kembali kedudukannya seperti sedia kala sebelum kabinet Hatta naik menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. Sebagai bentuk pemenuhan dari macam-macam kebutuhan manusia yaitu membentuk interaksi antar sesama manusia, Amir Syarifuddin sehabis itu membentuk sebuah perkumpulan atau suatu kelompok di dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Perkumpulan yang dipelopori oleh Amir ini dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948 sebagai bentuk upaya untuk merebut kembali kabinet pemerintahan dari kabinet yang sedang berjalan dan berkerja pada saat itu. Anggota FDR ini  tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam FDR, namun juga melibatkan beberapa partai di Indonesia seperti:

  • Partai Sosialis Indonesia
  • Partai Komunis Indonesia
  • Pemuda Sosialis Indonesia
  • Partai Buruh Indonesia
  • Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia


Partai-partai tersebut menambah kekuatan aksi Amir Syarifuddin dan kelompoknya dengan tujuan menjatuhkan dan menggeser kekuasaan kabinet yang sedang berjalan pada waktu itu. Selanjutnya, Amir Syarifuddin bersama-sama dengan Front Demokrasi Rakyat membentuk suatu organisasi yang anggotanya mayoritas terdiri atas kaum buruh dan kaum petani.

Alasan mengapa Amir Syarifuddin memilih kaum buruh dan kaum petani untuk mendukungnya melancarkan aksinya adalah kurangnya pendidikan kedua kaum tersebut yang menyebabkan kedua kaum tersebut mudah diberi doktrin-doktrin sehingga dapat dengan mudah mendukung aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin bersama dengan kelompoknya.

Pada intinya, kekecewaan Amir Syarifuddin beserta kelompoknya adalah alasan yang mengapa terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Itulah latar belakang terjadinya pki madiun.

Nah bagaimana? Suka dengan artikel sejarah pki? LEARNSEJARAH.COM, kunjungi website tersebut lengkap banget tentang sejarah.

Amor

Latar Belakang BPUPKI Lengkap

by on November 11, 2017

latar belakang bpupki

BPUPKI Latar belakang dibentuknya 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) ialah sesuatu tubuh yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang terhadap tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. tubuh ini dibentuk sebagai upaya menemukan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan jikalau Jepang akan menolong sistem kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mempunyai anggota sebanyak 63 orang. Dimulai dengan dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Hibangase Yosio (orang Jepang) sebagai wakil ketua, serta RP. Soeroso 

Adapun latar belakang penjawantah BPUPKI secara formil, termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945, ditinjau dari latar belakang dikeluarnya Maklumat No. 23 itu ialah pasal kedudukan Facisme (kekuasaan) Jepang yang telah amatterancam. tersebutkan sebenarnya, kebijaksanaan Pemerintah Jepang dengan membentuk inii bukan merupakan kebaikan hati yang murni tapi Jepang cuma ingin mementingkan pribadinya sendiri, yaitu pertama; Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan metode memikat hati rakyat Indonesia, serta yang kedua; buat melakukan politik kolonialnya 

Di luar partisipan BPUPKI, dibentuk sesuatu tubuh Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. tubuh Tata Usaha ini dipimpin oleh RPSoeroso,. dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo serta Masuda (orang Jepang). BPUPKI sendiri bertugas menyidik serta menyelidiki hal yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti tata pemerintahan, politik, ekonomi, serta semua hal yang diperlukan untuk mewujudkan Indonesia Merdeka .

latar belakang bpupki

latar belakang bpupki


Hasil sidang BPUPKI


Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Sidang pertama BPUPKI membicarakan tentang rumusan basis negara Indonesia merdeka.

Ketua BPUPKI DR. Radjiman Wedyodiningrat melalui penyampaian pidato nya dalam pembukaannya meminta perhatian terhadap para partisipan tentang rumusan basis negara Indonesia tersebut. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan basis negara tersebut salah satu ialah Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Supomo serta Ir. Soekarno

Sidang pertama BPUPKI berakhir terhadap tanggal 1 Juni 1945, namun belum menghasilkan keputusan akhir tentang basis negara Indonesia merdeka. Akhirnya diadakan waktu reses sepanjang satu bulan. selepas itu BPUPKI terhadap tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia kecil dengan tugas membahas usul serta konsep para partisipan tentang basis negara Indonesia.

Panitia kecil ini beranggotakan sembilan orang. Oleh pasal itu, panitia ini dikatakan juga dengan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim serta Abikusno Cokrosuyoso. Panitia Sembilan ini menghasilkan dokumen yang berisi asas serta sasaran negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut diketahuisebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang isinya sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. basis kemanusiaan yang adil serta beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan

5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia 

Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli – 17 Juli 1945)


Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar, salah satu tentang pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia perancang ini selepas itu membentuk panitia kecil buat merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, AA. Maramis, RP. Singgih, H. Agus Salim serta Sukiman pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia Perancang UUD secara bulat menetapkan Piagam Jakarta Charter sebagai Pembukaan UUD. buat menyempurnakan UUD dengan segala pasal-pasalnya diserahkan kepada paniti kecil yang hasilnya selepas itu diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa yang anggotanya Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim sertaSupomo pada tanggal 14 juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang buat mendapati report dari Panitia Perancang UUD. Ir. Soekarno sebagai ketua Panitia Perancang UUD menyiarkan tiga Perihal serius sebagai berikut :

1. Pernyataan Indonesia merdeka

2. Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta)

3. Batang badan yang selepas itu dikatakan undang-undang basis.

Mau belajar lebih jauh tentang sejarah? Kunjungi LEARNSEJARAH.COM yang sangat mumpuni dalam website sejarahnya.

Amor